Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan dasar hukum yang mengatur kegiatan pers di Indonesia. Undang-undang ini dirancang untuk memastikan kemerdekaan pers dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pers didefinisikan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media. Pers memiliki hak dan kewajiban untuk memberitakan informasi dengan mematuhi norma agama, rasa kesusilaan, dan asas praduga tak bersalah. Fungsi pers antara lain menyediakan informasi, mengembangkan pendapat umum, dan melakukan pengawasan demi kepentingan umum.
Wartawan memiliki perlindungan hukum serta hak untuk tidak mengungkapkan identitas sumber berita. Perusahaan pers diatur dalam undang-undang untuk memastikan kesejahteraan wartawan, karyawan, dan pengumuman data secara terbuka. Dewan Pers dibentuk sebagai lembaga independen untuk melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, dan memfasilitasi organisasi pers. Pers asing diatur dalam undang-undang dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat sanksi pidana bagi pelanggar undang-undang pers untuk menjaga ketaatan terhadap peraturan yang ditetapkan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan landasan hukum penting bagi perkembangan pers nasional. Dengan menjamin kemerdekaan pers, hak, dan kewajiban yang jelas, undang-undang ini mendukung terciptanya media yang independen, informatif, dan bertanggung jawab dalam masyarakat demokratis.
