Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan, di bidang pertanian untuk mencapai swasembada. Namun, upaya ini menuai kritik karena dianggap merusak lingkungan setempat.
VOA – Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan dimulai pada 12 Juli 2024, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 835 Tahun 2024. Surat tersebut memberikan izin penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan. Izin tersebut diberikan atas nama Kementerian Pertahanan RI, dengan luas mencapai 13.540 hektar di kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke yang bertujuan untuk mengembangkan 1 juta hektar sawah.
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) mencatat, lokasi proyek ini berada di kawasan hutan adat dengan nilai konservasi tinggi. Perwakilan pemilik tanah di Distrik Ilwayab, Marga Gebze Moyuend, dan Gebze Dinaulik menyatakan tanah mereka telah digusur.
“Proyek ini melanggar hak hidup, hak masyarakat adat, dan merusak lingkungan hidup sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip Free Prior Informed Consent,” kata Franky Samperante, Direktur PUSAKA.
PUSAKA juga menduga bahwa proyek PSN Merauke dalam mencetak sawah baru satu juta hektar dan membangun sarana serta prasarana ketahanan pangan belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan.
Di sisi lain, LBH Papua juga mengkritik proyek tersebut dan menuntut pemerintah untuk menghentikan penghancuran Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam yang dilindungi di Merauke. LBH Papua mencatat ada tujuh keputusan menteri yang menjamin perlindungan kawasan tersebut.
Meskipun demikian, pemerintah terus melanjutkan proyek PSN ini dengan harapan memperkuat ketahanan pangan dan mencapai swasembada. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, memastikan bahwa proyek tersebut berjalan dengan baik dan menjadi langkah penting bagi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Merauke sebagai lumbung pangan dunia.
Namun, kritik terhadap proyek ini terus menjadi sorotan, terutama terkait merusaknya lingkungan setempat dan ketidakpartisipasian masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan.
