Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra, menekankan pentingnya pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri. Hal ini disampaikan dalam diskusi mengenai Restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN) di Universitas Bakrie, Jakarta. Menurutnya, pemisahan ini akan membantu mencegah tumpang tindih kewenangan dan memperjelas pembagian tugas.
Selain itu, pengawasan yang efektif dan transparan terhadap lembaga intelijen seperti BIN juga menjadi fokus dalam diskusi. Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Rizal menambahkan bahwa pengawasan harus dilakukan dalam aspek anggaran, operasi, dan regulasi.
Muhammad Haripin dari BRIN menyoroti perlunya penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga intelijen. Dia juga menekankan pentingnya pola rekrutmen dan pendidikan yang lebih profesional agar sistem rekrutmen lebih terbuka dan beragam.
Aisha Kusumasomantri menyoroti pentingnya memperkuat intelijen luar negeri untuk menghadapi ancaman eksternal yang semakin kompleks. Kritik juga disampaikan terhadap struktur kelembagaan BIN, yang dinilai perlu diperbarui untuk mengembangkan intelijen yang lebih modern dan adaptif.
Para ahli sepakat bahwa perbaikan struktur intelijen di Indonesia harus meliputi pemisahan fungsi, penguatan koordinasi, dan peningkatan pengawasan. Restrukturisasi yang komprehensif diharapkan dapat menciptakan lembaga intelijen yang lebih profesional dan mampu merespons ancaman dengan cepat.
Kesimpulannya, pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri serta penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional dianggap penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja intelijen dalam menjaga keamanan nasional. Restrukturisasi BIN yang menyeluruh diharapkan dapat menciptakan sistem intelijen yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
