Minggu, 4 Agustus 2024 – 10:07 WIB
Jakarta – Langkah Presiden RI Jokowi yang menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat menjelang purna tugas menjadi sorotan elite partai politik. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti sikap Jokowi.
Kata Hasto, seluruh kebijakan Presiden harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Namun, hal itu bukan berarti langsung meminta maaf kepada rakyat.
Hasto mencontohkan mengenai data impor beras yang terbukti tahun ini harus diimpor 6 juta ton.
“Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini gigih menolak impor beras, sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif,” kata Hasto dikutip pada Minggu, 4 Agustus 2024.
Menurut dia, berbagai kebijakan Jokowi harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu, bukan permintaan maaf.
“Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan, itu harus didepankan, bukan permintaan maafnya dulu,” lanjut Hasto.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan permintaan maaf atas kesalahannya selama menjabat. Jokowi mengatakan dirinya hanya manusia biasa.
Jokowi menyampaikan permohonan maaf ini dalam sambutan saat zikir kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis malam, 1 Agustus 2024. Acara ini merupakan rangkaian ‘Bulan Kemerdekaan’ HUT RI ke-79.
