Damkar Depok Bobrok: KPK Angkat Bicara Tentang Viralnya Sandi

Senin, 29 Juli 2024 – 13:21 WIB

Jakarta – Salah satu petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok, Sandi Butar Butar sempat memviralkan bobroknya alat-alat Damkar Depok. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara akan hal itu.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, dalam video viral yang menjadi polemik itu perlu diaudit untuk penggunaan anggaran Pemadam Kebakaran (Damkar) di Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat. 

“Siapa yang bertugas tentunya apabila ada audit, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” ujar Tessa Mahardhika kepada wartawan, Senin 29 Juli 2024.

Tessa menjelaskan bahwa audit tersebut perlu dilakukan demi mengetahui sudah sesuai atau belum penggunaan anggaran tersebut. Bila ditemukan penyimpangan, maka aparat penegak hukum termasuk KPK bisa turun tangan.

“Bisa dilihat nanti apabila ada penyimpangan atau kerugian di situ. Sehingga, terjadi hal-hal yang disampaikan salah satu kawan kita yang viral itu, nah, itu bisa ditindaklanjuti oleh KPK, kepolisian, atau kejaksaan, ditelusuri dulu,” bebernya.

Sebelumnya, Sandi Butar Butar, pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok mengaku telah mendapat surat. Hal itu buntut dari aksinya yang membongkar kerusakan kelengkapan alat di dinas tersebut.

Selain Sandi, ada beberapa temannya yang juga mendapat surat pemanggilan. Sandi pun mengaku menyayangkan hal tersebut.

“Untuk para pejabat Dinas Pemadam Kebakaran, anda harus berjiwa besar dan berjiwa satria, untuk tidak memanggil teman-teman saya,” kata Sandi, Senin, 22 Juli 2024.

Dia meminta agar pimpinan di dinas tempatnya bekerja tidak mengaitkan tindakan yang dilakukan kepada teman-temannya. Dia bahkan meminta agar pihak terkait mengusut anggaran pada DPKP Kota Depok.

“Untuk penegak hukum, tolong periksa bidang operasional, dan bidang sarana prasarana Damkar Depok,” ujarnya.

Dia meminta agar pemeriksaan dilakukan secara terbuka. Yaitu dengan disaksikan masyarakat sehingga diketahui apa yang sebenarnya terjadi.

“Saya ingin pemeriksaan tersebut terbuka, undang media dan masyarakat dan kumpulkan kami anggota di lapangan tinggal menjawab ya atau tidak,” tegasnya.

Jika memang ditemukan adanya pelanggaran, dia meminta agar diproses secara hukum.

“Apabila terbukti pejabat itu melakukan penyelewenangan langsung tangkap, tidak ada pemeriksaan tertutup, semuanya harus terbuka,” ungkapnya.

Dia mengaku siap menanggung risiko atas tindakannya tersebut. Dia juga mengaku tidak gentar jika dianggap sebagai pengkhianat.

“Saya lebih baik dicap jadi pengkhianat dinas dan kota, dari pada saya dicap jadi pengkhianat negara mendukung para koruptor,” pungkasnya.