Jakarta – Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, berkomitmen agar posisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap rendah, yaitu di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers mengenai Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada hari Senin (24/6).
“Sudah kami sampaikan kepada Presiden terpilih, Prabowo, dan beliau memberikan jaminan bahwa APBN 2024 akan tetap menjaga defisit di bawah 3%, dan ini adalah komitmen yang sama yang telah kami sampaikan. Beliau berkomitmen untuk menjaga defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa dalam asumsi makro RAPBN 2025, pemerintah dan DPR telah menyetujui defisit APBN dalam kisaran 2,29-2,82 persen dari PDB.
“Postur RAPBN 2025 masih dalam range,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, penjagaan defisit APBN juga menepis rumor bahwa rasio utang akan meningkat hingga 50 persen dari PDB.
“Posisi RUU APBN 2025 sedang dalam proses, komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi terus dilakukan dengan tim Presiden terpilih untuk menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara RUU yang disusun di era Presiden Jokowi dengan program prioritas yang ingin dilaksanakan oleh pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo,” ujar Menkeu.
Thomas Djiwandono, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, juga memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang hingga mencapai 50 persen dari PDB.
“Hal tersebut tidak mungkin. Intinya, kami tetap berkomitmen terhadap target yang telah direncanakan oleh pemerintah saat ini dan akan disepakati oleh DPR nanti,” ungkapnya.
Thomas menegaskan bahwa mereka berkomitmen untuk mencapai target yang telah direncanakan pemerintah dan disetujui oleh DPR RI dalam RAPBN 2025 nanti.
“Intinya, kami berkomitmen terhadap target yang akan direncanakan pemerintah saat ini dan telah disetujui oleh DPR nanti,” kata Thomas.
