Jakarta – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Sekjen Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Mathias Cormann di Jakarta.
Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah terkait proses keanggotaan penuh Indonesia di OECD, setelah sebelumnya Cormann mengunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlebih dahulu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/5) siang.
“Apa kabar,” sapa Prabowo saat menyambut kedatangan Cormann bersama Airlangga.
“Baik sekali, senang bertemu dengan Anda,” jawab Cormann.
Indonesia sedang menjalani tahapan sebagai kandidat anggota OECD, yaitu aksesi. Dalam proses ini, Indonesia harus menyampaikan memorandum inisial untuk memenuhi standar dan persyaratan keanggotaan resmi OECD.
Langkah Indonesia menuju keanggotaan OECD merupakan sejarah, karena merupakan negara Asia Tenggara pertama yang menjadi kandidat anggota OECD. Sejauh ini sudah ada 38 negara yang mendukung Indonesia untuk masuk ke dalam OECD.
OECD adalah organisasi internasional yang mempromosikan koordinasi kebijakan dan kebebasan ekonomi di antara negara-negara maju. Awalnya, OECD bernama Organization for European Economic Co-operation (OEEC) yang didirikan pada tahun 1948 untuk mengawasi kontribusi Amerika Serikat dan Kanada.
Kemudian, OECD dibentuk pada tahun 1961 dan anggotanya termasuk Amerika Serikat, negara-negara Eropa Barat, Jepang, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Sejak itu, OECD berkantor pusat di Paris, Prancis.
Anggota OECD diperluas pada tahun 1990-an dengan masuknya Meksiko, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa Timur. Dalam beberapa tahun terakhir, India, Brazil, Republik Rakyat Tiongkok (RTT), dan India juga mendukung agenda kerja OECD.
Visi dan misi OECD adalah untuk mempromosikan kebijakan yang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat di negara maju. Dengan demikian, tujuan utama OECD adalah meningkatkan ekonomi global dan mempromosikan perdagangan dunia. Hal ini memberikan peluang bagi pemerintah dari berbagai negara untuk bekerja sama dalam mencari solusi.
