Jumat, 17 Mei 2024 – 06:40 WIB
Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari membuka suara mengenai tudingan terkait gaya hidupnya yang suka foya-foya, mulai dari sewa jet pribadi, dugem hingga main wanita.
Baca Juga :
Meutya Hafid: Draf Revisi UU Penyiaran Belum Sempurna dan Cenderung Multitafsir
Tudingan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar Riswan Tony dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI.
“Bukan apa-apa, kaget ini. Punya uang Rp 56 triliun itu kaget. Akibatnya, ya sudah, ada yang kayak Don Juan. Menyewa jet pribadi, belum lagi dugemnya. Bukan kita enggak dengar, itu pasti DKPP tahu, enggak mungkin enggak tahu. Belum lagi wanitanya,” kata Riswan.
Baca Juga :
Revisi UU MK Dibahas Diam-diam, PDIP: Ini Sisi Gelap Kekuasaan
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari
Terkait hal tersebut, Hasyim hanya memberikan klarifikasi mengenai tudingan sewa jet pribadi. Namun, mengenai tudingan dugem hingga main wanita, dia memilih untuk bungkam.
Baca Juga :
DPR Bikin Kaukus Air, Putu Rudana: Jadi Komitmen Perjuangan Kita di Forum WWF ke 10
Hasyim mengungkapkan, penyewaan pesawat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan monitoring logistik Pemilu 2024.
“Kalau pesawat itu pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik kita hanya 75 hari dan yang bertanggung jawab adalah KPU. Jika pengadaan logistik gagal pada 14 Februari, sudah gagal, siapa yang akan bertanggung jawab?” kata Hasyim kepada wartawan, Kamis, 16 Mei 2024.
Hasyim menegaskan bahwa pesawat tersebut digunakan untuk memastikan surat suara sampai kepada pemilih tepat waktu. Hal ini dilakukan karena dalam waktu 75 hari itu, pengadaan logistik Pemilu 2024 harus sudah selesai.
“Memang untuk memastikan surat suara, terutama surat suara formulir, terkirim tepat waktu. Tahukah teman-teman, pengadaan logistik hanya 75 hari, siapa yang tidak akan khawatir? Jika gagal, siapa yang akan disalahkan?” ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Hasyim menegaskan pesawat itu digunakan untuk memastikan surat suara sampai kepada pemilih tepat waktu. Hal itu, kata Hasyim dilakukan karena dalam waktu selama 75 hari itu pengadaan logistik pada Pemilu 2024 harus sudah rampung.
