Kamis, 7 Maret 2024 – 00:46 WIB
Jakarta – Muhammadiyah meminta elit politik untuk tidak menyeret masyarakat dalam konflik politik yang sedang terjadi setelah pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres).
“Baca Juga:
Timnas Amin: Kekuasaan Berpeluang Korupsi, Kalah Jadi Penyeimbang”
“Elit politik sebaiknya tidak menarik masyarakat ke dalam arus politik konfrontatif dan menjadikannya sebagai alat kekuasaan,” kata Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024.
Abdul menyoroti fenomena hak angket atas dugaan kecurangan selama pemilu yang sedang berlangsung di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
“Baca Juga:
Usulan Hak Angket Kecurangan Pemilu Diprediksi Bakal Layu sebelum Berkembang”
Menurutnya, hak angket ini merupakan fasilitas yang dapat digunakan oleh anggota legislatif dan sah secara undang-undang. Meskipun demikian, dia berharap hak angket ini tidak dijadikan sebagai sumber konflik antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap hasil pemilu.
“Baca Juga:
Mahfud MD Sebut Megawati Semangat Gulirkan Hak Angket”
“Masyarakat seharusnya tidak khawatir dengan dinamika politik di DPR,” ungkapnya.
Dengan tidak menggunakan hak angket sebagai pemicu konflik, dia yakin kondisi masyarakat akan kembali kondusif dan damai, bahkan setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.
Sebelumnya, Muhammadiyah dianggap turut berperan membantu pemerintah dalam menjaga kondusivitas masyarakat selama dan setelah pemilu.
“PP Muhammadiyah ini adalah organisasi kemasyarakatan yang berlandaskan Islam dan memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan di lingkungan masyarakat,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto saat mengunjungi kantor pusat Muhammadiyah di Jakarta pada Rabu, 28 Februari.
Menurut Hadi, organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah memiliki pengaruh besar bagi masyarakat, terutama yang beragama Islam. Pengaruh itu dapat digunakan untuk menyampaikan narasi perdamaian selama masa pemilihan umum, yang dapat meminimalisir konflik antara pendukung peserta pemilu.
“Sebelum pemilu, peran PP Muhammadiyah dalam menjaga kondisi aman dan damai terus berlanjut, dan hal tersebut sangat mendukung situasi damai,” kata Hadi. (ant)
