Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia masih memiliki sebagian besar rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Hal ini disebut sebagai Paradoks Indonesia. Untuk mengetahui apakah pencapaian ekonomi Indonesia selama 30 tahun terakhir baik atau tidak, bisa dibandingkan dengan negara lain seperti Tiongkok dan Singapura. Perbedaan besar aktivitas ekonomi atau PDB Tiongkok, pada periode 30 tahun sejak 1985 sampai 2019, adalah 46 kali lipat. Hal ini disebabkan karena Tiongkok mengimplementasikan prinsip-prinsip state capitalism, atau kapitalisme negara. Seluruh cabang produksi penting yang menguasai kehidupan banyak orang dan sumber daya alam dikuasai oleh negara melalui BUMN. Di Indonesia, meskipun memiliki prinsip kapitalisme negara seperti Tiongkok, dalam kenyataannya, pengelolaan cabang produksi penting dan sumber daya alam banyak dikuasai oleh mekanisme pasar, bukan oleh negara. Hal ini membuat ekonomi Indonesia tidak sesuai dengan amanat sistem ekonomi negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.
Indonesia saat ini terperangkap dalam sistem ekonomi oligarki, di mana perekonomian negara dikuasai oleh segelintir orang kaya yang memiliki kekuasaan besar dalam menentukan kehidupan ekonomi dan politik bangsa. Melalui keputusan politik yang keliru, rakyat kita menjadi semakin miskin. Untuk mencapai tujuan kemerdekaan yaitu menjadi negara sejahtera, diperlukan pengelolaan kekayaan negara yang baik, yang dipengaruhi oleh keputusan politik yang tepat.
Paradoks ini dapat diatasi dengan kepemimpinan yang bijaksana, arif, dan langkah-langkah politik yang tepat. Untuk keluar dari middle income trap, Indonesia perlu mencapai pertumbuhan ekonomi dua digit secara berkelanjutan. Hanya dengan pertumbuhan ekonomi di atas 10%, Indonesia bisa keluar dari kondisi middle income trap dan menjadi negara berpenghasilan atas. Oleh karena itu, penting bagi bangsa Indonesia untuk memilih pemimpin yang mampu mengambil keputusan politik yang tepat demi kemajuan ekonomi negara.
