Anies Baswedan Mengusulkan Penggantian Istilah SDM Menjadi Kualitas Manusia

by -318 Views

Kamis, 9 November 2023 – 16:56 WIB

Jakarta – Calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, mengusulkan penggantian istilah Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kualitas manusia. Menurutnya, istilah SDM tersebut menempatkan manusia sebagai faktor produksi.

“Kalau boleh usul, usul Bapak Ibu sekalian, kita menggunakan istilah Kualitas Manusia daripada SDM. Kenapa? Karena, kalau kita menggunakan S, D, dan M maka kita menempatkan manusia sebagai faktor produksi, manusia sebagai sumber daya. Sementara kita semua sedunia sudah mulai berpandangan pembangunan kualitas manusia, bukan pembangunan sumber daya manusia. Sehingga konteksnya lebih luas,” ujar Anies kepada wartawan, Kamis 9 November 2023.

Anies menuturkan adanya ketimpangan dalam pembangunan manusia di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa dan Sumatera jauh lebih unggul dibandingkan daerah lain. IPM di Pulau Jawa dan Sumatera pada tahun 2013 mencapai 69,83 persen, sementara di luar Sumatera baru tercapai pada tahun 2022. Hal tersebut membuat ketertinggalan menjadi semakin meluas.

“Artinya telatnya berapa? satu dekade. Kalau kita biarkan terus ini tidak ada keseriusan maka ketimpangan itu akan menjadi makin meluas. Jadi ketika tadi mendengar apa yang disampaikan tentang pembangunan kualitas manusia maka sudah saatnya kita serius membereskan ini secara teritorial,” kata Anies.

Lebih lanjut, Anies menyatakan bahwa untuk mengatasi ketimpangan pembangunan manusia, tindakan harus dilakukan segera. Dia pun mengapresiasi agenda yang direncanakan oleh LDII dalam Rakernas.

“Kalau berpikir Global bertindak lokal sudah banyak, Pak. Tapi enggak pakai dikerjakan segera. Padahal yang dibutuhkan adalah dikerjakan segera, istilahnya think big, start now, act now, ujungnya di act now,” ucap Anies.

Anies juga melihat apa yang direncanakan oleh LDII sebagai gambaran berpikir global bertindak lokal dan dikerjakan segera. Agenda besar tersebut mencakup kebangsaan, keagamaan, pendidikan, kesehatan, teknologi digital, ekonomi syariah, kedaulatan pangan, lingkungan hidup, energi baru, dan terbarukan.