Gelaran Pemilu 2024 tinggal 119 hari lagi. Dalam rangka persiapan menghadapi pemilu lima tahunan tersebut, DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan mengadakan kegiatan Pendidikan politik (Dikpol) dan Training of Trainers (ToT) di Aula kantor DPD Partai Golkar, pada hari Senin (23/10/2023).
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan, Ir H Asep Setia Mulyana, dalam sambutannya mengatakan bahwa Badan Saksi Nasional (BSN) memiliki tujuan untuk meraih kemenangan di pemilu 2024. Oleh karena itu, pembentukan dan pembekalan BSN perlu dilakukan agar Partai Golkar Kabupaten Kuningan dapat meraih hasil maksimal dengan dukungan dari akar rumput.
Partai Golkar memiliki keinginan besar untuk meraih kemenangan, terutama di Kabupaten Kuningan. Maka dari itu, pembentukan BSN di setiap kecamatan, desa, hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS) perlu dilakukan secara masif. Menurut Asep, untuk mencapai target pemenangan Partai Golkar di Kuningan, saksi-saksi yang kompeten dan memiliki kapasitas yang baik sangat diperlukan.
Oleh karena itu, BSNPG Kabupaten Kuningan harus segera menggelar Dikpol dan ToT saksi agar dapat mengawal dan mengamankan suara pada Pemilu 2024 mendatang. Ada tiga materi utama dalam Dikpol dan ToT tersebut, yaitu materi tentang kegolkaran, teori dan kemampuan menjadi saksi yang efektif, serta pengetahuan tentang fungsi dan tugas saksi di TPS.
Saksi-saksi di lapangan harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang platform, ideologi, dan sikap kepartaian. Mereka juga harus memiliki kemampuan publik speaking yang baik saat bertugas di lapangan. Asep menjelaskan bahwa suara Partai Golkar dalam Pemilu 2024, baik Pileg, Pilpres, maupun Pilkada harus dikawal dan diamankan. Oleh karena itu, persiapan untuk memiliki saksi di TPS yang handal sangat penting.
Partai Golkar harus dapat memiliki saksi yang benar dan akurat, serta memiliki kompetensi dan kapasitas yang baik. Oleh karena itu, Dikpol dan ToT sangat penting. Bagi mereka yang telah mendapatkan pengetahuan dalam Dikpol dan ToT, mereka berkewajiban untuk mentransfer ilmu kepada saksi-saksi di masing-masing kecamatan, desa, dan TPS.
Asep juga menjelaskan perbedaan antara BSNPG Kabupaten Kuningan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Barat maupun nasional. BSNPG Kabupaten Kuningan memiliki sistem yang berbeda dimana para BSN akan bekerja bersama dengan calon legislatif (caleg) Partai Golkar. Hal ini memudahkan dalam pengawasan, koordinasi, dan komunikasi yang dilakukan.
Hal ini terkait dengan penerapan sistem pembagian zonasi pada caleg Partai Golkar di Kabupaten Kuningan. Dengan demikian, fokus calon legislatif dapat terarah pada wilayah atau daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Asep berharap bahwa hal-hal yang disampaikan dapat menjadi pegangan dan landasan bagi BSNPG dalam mengawal kemenangan Partai Golkar di Kabupaten Kuningan.
